MUSRENBANGDES Babakan Sadeng Sukses Digelar, Warga Beri Masukan untuk Pembangunan Desa

Bogor, Angkaranews.com – Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, Kepala Desa, perangkat desa, Perwakilan dari Kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perwakilan lembaga pendidikan. 

Dalam musyawarah tersebut, masyarakat secara aktif memberikan masukan dan merumuskan program pembangunan desa yang lebih baik.

"Kami sangat mengapresiasi antusiasme warga dalam mengikuti MUSRENBANGDES ini. Semua usulan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2025," ungkap Kepala Desa Babakan Sadeng Wawan BJ.

Dalam musyawarah tersebut, masyarakat antusias memberikan masukan dan usulan terkait pembangunan di berbagai bidang, seperti pemerintahan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan.

"Kami berharap dengan adanya MUSRENBANGDES ini, pembangunan di Desa Babakan Sadeng dapat lebih terarah dan memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar salah satu warga yang mengikuti acara tersebut.

(Budhi,S)

Tim Advokasi Peduli Sepakbola Indonesia Mengecam Tindak Kekerasan Pada Pertandingan Sepak Bola Aceh vs Sulteng Di Ajang PON XXI 2024

Jakarta.angkaranews. Tim Advokasi Peduli Sepakbola Indonesia (TAPSI) meminta Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selaku Pihak Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh - Sumut 2024 (PON 2024), agar turun tangan  dan bersinergi dengan PSSI dalam melakukan investigasi terkait masalah kekerasan pada pertandingan Sepakbola antara Kesebelasan Sulawesi Tengah melawan Aceh  pada babak perempat final di Stadion Dimurthala, Banda Aceh.

Diterangkan oleh TAPSI yang terdiri dari Samuel Sihombing, S.H., M.H., Melvin Julian, S.H., Johan Imanuel. S.H., Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak, S.H., M.H, dan Rimhot Siagian, S.H. mengecam adanya kekerasan dalam pertandingan sepakbola di ajang PON 2024 antara kesebelasan Sulawesi Tengah melawan Aceh.

" Ini sangat disayangkan karena kekerasan terjadi lagi, ajang PON yang seharusnya menjadi ajang bagi bibit-bibit muda Indonesia untuk unjuk gigi malah tercoreng seperti ini. Perlu diingat kekerasan Ini merupakan dugaan tindak pidana" ujar Samuel

TAPSI juga menyesalkan kinerja dari Wasit yang memimpin pertandingan dinilai cenderung memihak salah satu tim.

"Kalau dilihat dari banyak rekaman video yang tersebar di media sosial maka bisa dibilang wasit ini cenderung memihak sehingga sampai terjadi kekerasan" kata Rimhot

TAPSI berharap semua pihak yang menyebabkan dan menimbulkan kekerasan di Pertandingan Sepakbola  PON 2024 harus ditindak tegas serta diberikan Sanksi yang berat.

"Jadi hukum di Indonesia tegas, sebab akibat nya apa jadi kepolisian harus tindak tegas agar persoalan ini tidak menjadi kebiasaan dalan Sepakbola kita. Oleh karenanya Ketua KONI harus turun tangan dan bersinergi dengan PSSI untuk melakukan investigasi sehingga memudahkan kepolisian menindak pelaku-pelaku yang terlibat" ujar Johan.

"Disamping itu, kami mendesak adanya klarifikasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan khususnya bagi pihak yang saat ini diduga melakukan kekerasan agar berita yang ada di masyarakat menjadi tidak simpang siur." tutup Melvin

Demikian rilis ini untuk diketahui rekan-rekan media, terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 18 September 2024

Tim Advokasi Peduli Sepakbola Indonesia 

Samuel Sihombing

0877-8702-4513

Red

Perampokan Sadis di Cimayang, Satu Keluarga Jadi Korban

Pamijahan, Angkaranews.com – Kejadian perampokan disertai kekerasan menggemparkan warga Kampung Cimayang Sari, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Rabu (18/9/2024) dini hari. Peristiwa tragis ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan laporan dari Satpol PP Kecamatan Pamijahan, perampokan diduga dilakukan oleh empat orang pelaku yang menyamar sebagai tamu. Perselisihan yang terjadi antara pelaku dan korban, Aris, mengakibatkan seluruh anggota keluarga menjadi sasaran penganiayaan.

Akibat kejadian ini, satu unit mobil Xpander milik korban raib dibawa kabur oleh para pelaku. Selain itu, Aris meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya, sementara istri dan dua anaknya mengalami luka berat dan ringan.

Pihak kepolisian bersama perangkat desa dan warga setempat telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga telah membentuk tim khusus untuk memburu para pelaku.

Peristiwa perampokan sadis ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan. Pihak berwajib diharapkan dapat segera menangkap para pelaku dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. (R-MAN)

10 Rumah Warga Batutulis Rusak Akibat Bencana, Kini Telah Rampung Dibedah

Nanggung, Angkaranews.com – Sebanyak 10 rumah warga di Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor yang mengalami kerusakan akibat bencana alam berupa hujan deras dan angin kencang pada tahun 2023, kini telah selesai diperbaiki. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Batutulis, Idrus Firmansyah, pada Rabu (18/9/2024).

Menurut Idrus, perbaikan rumah-rumah tersebut telah rampung sepenuhnya, baik yang mengalami kerusakan sedang maupun berat. "Alhamdulillah, semua pekerjaan perbaikan sudah selesai," ujarnya kepada Angkaranews.

Berkat bantuan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini dapat kembali menghuni rumah mereka masing-masing. "Laporan pertanggungjawaban kepada DPKPP sudah selesai, dan para KPM yang sebelumnya mengungsi di rumah sanak saudara sudah bisa kembali ke rumah mereka," tambah Idrus.

Rohadi, salah satu KPM, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas bantuan yang telah diberikan. "Saya sangat berterima kasih kepada pihak Desa Batutulis yang telah memperjuangkan perbaikan rumah kami sehingga mendapatkan bantuan dari DPKPP," ungkapnya. (R-MAN)

Koordinator Aliansi Masyarakat Gayo Kembali Soroti Kinerja Buruk Satpol-PP dan WH Aceh Tengah

Takengon-angkaranews.  koordinator Aliansi Masyarakat Gayo (AMG), Sadikin Arisko kembali menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Tengah. 

Sebelumnya AMG menyoroti lemahnya penegakan syariat islam oleh Satpol PP di Kabupaten Aceh Tengah dengan maraknya peredaran Minuman Keras (Miras).

Kali ini, dengan beredarnya video seorang istri yang memergoki suaminya tengah berduaan dengan seorang wanita dalam sebuah mobil, di seputaran lapangan pacuan kuda belang Bebangka, pada Sabtu (14/9/2024) malam, kembali menjadi sorotan Aliansi Masyarakat Gayo. 

"Menurun informasi kasus tersebut sudah di serahkan ke Satpol-PP dan WH Aceh tengah, namun tak di tahan," Ujar sadikin Arisko Koordinator AMG, Selasa (17/9/2024) 

Ia juga mengatakan, dengan tidak ditahan nya pasangan yang bukan muhrim tersebut, menunjukan kebobrokan Satpol-PP WH Aceh Tengah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum syariat islam. 

"Sejak PJ bupati sebelumnya T mirjuan saya sudah sampaikan bahwa instansi satpol PP/WH tersebut harus di evaluasi, terutama kasat dan kabid wh" Tegasnya

Ia juga menjelaskan sebelumnya pihaknya sudah mencoba untuk mengkonfirmasi Kabid WH Aceh Tengah via WhatsApp, namun di anjurkan untuk bertanya langsungkepada kasatpol PP dengan alasan supaya satu sumber, karna kalau kabid WH yang menjawab pasti ada kurangnya namun setelah di konfirmasi kepada kasat pol PP/WH Aceh tengah sadikin mengaku sampai saat ini belum ada tanggapan dari pimpinan satpol PP dan WH kabupaten Aceh Tengah. 

"Jawaban Hasan Kabid WH tersebut membuat saya heran dan bertanya, mereka tidak mau bekerja, atau tidak pandai bekerja, berita sudah viral dan kejadiannya juga di tangkap oleh halayak ramai, namun instansi satpol PP WH Aceh Tengah tidak ada keterangan" Pungkasnya

Dengan kejadian ini pihak nya juga berharap kepada PJ bupati Aceh tengah agar melakukan evaluasi di satpol PP, serta alangkah baiknya APH juga priksa instansi tersebut karna ia menduga ada permainan kotor di satpol pp Aceh Tengah, 

"kami juga menduga banyak kasus yang hilang begitu saja tanpa ada penyelesaian secara peraturan dan undang-undang yang berlaku" Tutup koordinator aliansi masyarakat gayo Sadikin Arisko.

Yusra

Ketua PWRI BOGOR RAYA Rohmat Selamat SH.Mkn : APDESI Bimtek ke Bali Harus Segera Dievaluasi

Kab Bogor - angkaranews. Wacana Bimbingan Tekhnis (Bimtek) ke Bali oleh setiap Kepala Desa (KADES) yang tergabung dalam APDESI Kabupaten Bogor mendadak menjadi perbincangan hangat dikalangan insan PERS.

Kegiatan dengan menggunakan anggaran dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang notabenenya pajak rakyat itu mengundang pertanyaan akan urgency penyelenggaraan yang diketahui menggunakan pihak ketiga sebagai vendor penyelenggara/Evebt Organizer (EO).

Rohmat Selamat, SH.,Mkn., Ketua DPC Bogor Raya secara tegas merasa miris mendengar rencana Bimtek dengan anggaran Rp. 15 Juta per Kepala Desa, yang bukan tidak mungkin justeru dapat melukai hati masyarakat.

"Saya bukan mempersoalkan prihal BIMTEK nya, karena untuk atasnama memajukan pedesaan, kegiatan bimbingan tekhins memang menjadi sebagai salah satu pendukung. Saya miris ketika tujuan Bimtek harus sampai ke Bali dengan menelan anggaran per Kades hingga 15juta itu yang membuat saya miris dan menilai tidak realistis," ujar Rohmat memberikan pernyataan resminya, Selasa (17/9/2024) malam.

Mendapat informasi dari salah satu peserta WaG DPC PWRI Bogor Raya, bahwasanya Bali dipilih menjadi destinasi prihal tagline dari Bimtek ialah meningkatkan kualitas pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor, Rohmat pun menyatakan daerah percontohan pariwisata di Indonesia tidak harus dengan ke Bali.

"Iya kalau ingin belajar dari daerah yang cukup maju meningkatkan pariwisatanya menurut saya tidak harus ke Bali ya, apalagi realitanya untuk bimtek kesana dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan menjadi beban desa. Memang salahnya dimana kalau Bimtek dilakukan di Bandung (misalnya), disana pun potensi menghadirkan wisatawan asing maupun lokal pun cukup baik. Dan pastinya tidak harus dengan cost yang membebani," urai dia.

Dengan pernyataan tegasnya, Rohmat pun akan segera membawa isu tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk turut mempertanyakan kajian dan analisa dari PMD menindaklanjuti akan adanya agenda Bimtek to Bali itu.

"Insyallah besok Rabu pagi saya dengan seluruh rekan-rekan DPC PWRI Bogor Raya akan mempertanyakan secara langsung soal bimtek tersebut. Dan akan kita sampaikan juga maksud baik kita untuk bisa mencegah akan adanya pemborosan anggaran yang bisa berimplikasi kekecewaan terhadap masyarakat desa nantinya," terang Rohmat.

"Kita pun akan sampaikan kajian internal kita (PWRI) prihal kelayakan Bimtek seharusnya dengan kondisi dan keadaan yang tidak harus melukai hati masyarakat desa. Akan kita sampaikan esok dalam forum resmi PWRI kepada PMD Kabupaten Bogor," tandasnya.

"PWRI pun bermaksud untuk membantu pihak APDESI maupun setiap para Kades yang hendak mengikuti BIMTEK, agar tidak terhakimi oleh pernyataan-pernyataan liar yang mengindikasikan Bimtek To Bali hanyalah kedok plesiran semata," tekannya.

"Jadi skali lagi, kita akan sampaikan niat dan saran positif untuk APDESI dan PMD dalam forum resmi dengan mendelegasikan sifat perduli, dan bukan hendak mengusik, terimakasih," tutupnya.

 (Tim PWRI)

Kepala Dinas Dukcapil Aceh Utara Blokir Nomor Wartawan, Ada Apa?

Lhoksukon.aceh.angkaranews.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Aceh Utara, Safrizal S.STP, dilaporkan telah memblokir nomor ponsel seorang wartawan dari media Detik Pos tanpa penjelasan yang jelas. Insiden ini terjadi pada hari Jumat, 12 September 2024, ketika Muhammad, seorang wartawan dari media Detik Pos, menghubungi Safrizal dengan pesan salam untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kinerja dinas.

Pesan yang dikirim Muhammad berbunyi: "Assalamualaikum Pak, saya Muhammad dari media Detik Pos." Namun, tidak ada balasan dari Safrizal. Wartawan tersebut kemudian mencoba kembali menghubungi, tetapi menemukan bahwa nomornya telah diblokir oleh Kadis Dukcapil Aceh Utara.

Situasi ini menimbulkan kecurigaan di kalangan wartawan terkait apa yang sedang terjadi di Dinas Dukcapil Aceh Utara. Sebagai instansi yang berperan penting dalam pelayanan administrasi kependudukan, tindakan pemblokiran nomor ponsel wartawan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga pemerintah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Safrizal mengenai alasan pemblokiran kontak tersebut. Awak media masih berusaha mendapatkan klarifikasi terkait sikap Kepala Dinas yang dinilai kurang responsif dalam menghadapi pertanyaan dari pihak media.

Pemblokiran nomor kontak wartawan oleh pejabat publik bisa berdampak buruk terhadap citra instansi yang bersangkutan, serta mengganggu komunikasi antara pemerintah dan media yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media berharap kejadian ini dapat segera diklarifikasi, dan pihak terkait di Dinas Dukcapil Aceh Utara dapat memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

Samsul