Diduga Ada Persekongkolan Besar, Masyarakat Minta Baong, Mundur Dari Jabatannya.

Redelong: Angkaranews Pelantikan PJ. Bupati Bener Meriah pada tanggal 14 Juli 2024  di Anjoong mon mata, Banda Aceh, dengan di lantiknya Mohd. Tanwier alias Baoong menjadi penjabat bupati di kabupaten bener meriah itu artinya ada angin segar untuk kemajuan daerah ke arah yang lebih baik.

Namun, belum Genap Sebulan dari prosesi pelantikan itu, baong sudah buat gaduh Bumi partiwi Bener Meriah ini. 

Hal itu di buktikan dengan tidak stabil nya roda pemerintahan yang sedang berjalan. Juga statetmen dari sejumlah masyarakat di berbagai sosial media baik itu 'Instagram, Facebook dan Tweeter'.

Salah seorang Aktivis Muda Bener Meriah, Cak Dier, melalui pesan rilisnya  menanggapi persoalan ini, saat di tanyai terkait Rekomendasi Baru, dalam penetapan Pj. Bupati Bener Meriah.  "Hal ini semua di buktikan juga dengan adanya Rekomendasi baru, dalam pengusulan nama-nama calon penjabat bupati Bener Meriah, perlu kita ketahui, bahwa nama Mohd. Tanwier, tidak ada masuk kedalam Rekomendasi awal yang di sampaikan ke kementerian dalam negeri' ungkap Cak Dier. 

Saya juga, menduga ada persekongkolan besar  antara baong dengan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan daerah kab. Bener Meriah, dan juga beberapa anggota dewan perwakilan rakyat . 

Dan saya juga menduga , akan ada ketidak Netralan pada Pemilihan Kepala Daerah nantinya, karena sama-sama kita ketahui bahwa akan ada 4 bahkan lebih pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan salah satu pasangan itu Di usung oleh partai penguasa, tutur Cak dier. 

Jangan sampai gara-gara baong kita menjadi orang asing di tanoh bumi pertiwi gayo ini. Yaa kalau memang ini semua akan terjadi, kita sebagai masyarakat meminta kepada Baong, untuk segera mundur dari jabatannya. 

Agar saya dan kita selaku masyarakat yang berdomisili di Bener meriah ini, Bisa menghadapi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dengan rasa aman dan tenteram, tampa ada rasa ketakutan dan ancaman dari pihak lain, tutup Cak Dier.

Pewarta: SH

Audiensi IWO Deli Serdang dengan BNNK Deli Serdang: Memperkuat Kerjasama dalam Pencegahan Narkoba

Deli Serdang– angkaranews.  Ikatan Wartawan Online (IWO) Deli Serdang mengadakan audiensi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah tersebut. Dalam audiensi ini, hadir Ketua IWO Deli Serdang, Rio S. Lubis, Sekretaris Bambang Syahputra, dan Bendahara Hendrik Jon Saragih. Dari pihak BNNK Deli Serdang, hadir Ketua BNNK, Kombes Pol Endang Hermawan SH, didampingi Kasi Berantas AKP Bobi, Katim P2M Esdras Idi Alfero Ginting dan Kasubag Umum Rani.

Ketua BNNK Deli Serdang, Kombes Pol Endang Hermawan SH, menjelaskan tugas dan fungsi utama BNNK dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Beliau menyoroti bahwa Sumatera Utara, khususnya Medan dan Deli Serdang, merupakan wilayah rawan peredaran narkoba, menduduki urutan kedua dalam kasus narkotika di Indonesia. Kombes Pol Endang juga menyebutkan bahwa banyaknya lubang-lubang tikus menjadi jalur masuknya peredaran narkoba ke wilayah ini.

Dalam diskusi tersebut, Kombes Pol Endang Hermawan SH juga memperkenalkan beberapa program unggulan BNNK Deli Serdang, seperti Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Salah satu inisiatif yang disebutkan adalah Sekolah Bersih Narkoba di SMAN 1 Tanjung Morawa yang bertujuan menciptakan lingkungan sekolah bebas narkoba. (30/7/2024).

"Kami juga melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan melalui desa agen pemulihan, seperti di Desa Pagar Jati dan Sekip. Selain itu, kami memiliki call center untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba, serta program RTS (Rekan Teman Sebaya) yang melibatkan guru-guru dan siswa dalam upaya pencegahan," jelas Kombes Pol Endang.

BNNK Deli Serdang juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pendidikan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Salah satu contoh nyata dari kerjasama ini adalah program Loka Rehabilitasi di SMA 1 Tanjung Morawa.

Ketua IWO Deli Serdang, Rio S. Lubis, menyatakan dukungannya terhadap upaya BNNK dalam memberantas narkoba di Deli Serdang. "Kami siap mendukung BNNK dengan memberikan informasi yang akurat dan edukasi kepada masyarakat melalui platform media online kami. Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba di Deli Serdang," ungkap Rio.

Audiensi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus berkolaborasi dalam berbagai program pencegahan dan pemberantasan narkoba, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. 

(Rizky Zulianda)

Pasangkan Jaro Ade dan Kang Musya, PDIP Buka Peluang Koalisi dengan Golkar di Kabupaten Bogor

AngkaraNews.com, Jakarta - Ketua Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, SH mengundang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade dan Musyafaur Rahman atau Kang Mus ke Kantor DPP PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024) siang.

Adian menjelaskan kehadiran dari keduanya dalam rangka konsolidasi dan tindak lanjut dari pembicaraan di level DPP antara Golkar dan PDIP dalam rangka memenangkan Pilkada Kabupaten Bogor 2024.

"Jadi pemanggilan ini bentuk tindaklanjut dari komunikasi politik yang sudah dilakukan di level DPP, Saya dan Pak Dedi Sitorus (Ketua DPP Pemenangan Pemilu Eksekutif) dengan pak Ahmad Doli Kurnia (Waketum DPP Partai Golkar) dari pihak Golkar," kata Adian kepada wartawan.

Adian menekankan, bahwa Koalisi Golkar-PDIP dalam Pilbup Kabupaten Bogor memiliki peluang besar untuk menang. Apalagi duet Jaro Ade dan Musyafaur juga memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dalam beberapa lembaga survei.

Adian menyampaikan bahwa dalam Pembicaraan dengan Ahmad Doli Kurnia nama Pak Jaro Ade disebutkan oleh pak Doli sebagai calon bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bogor karena memiliki elektabilitas paling tinggi di beberapa lembaga survey. Dari pembicaraan tersebut maka lahirlah ide untuk menjajaki Ade Jaro untuk di pasangkan dengan calon wakil bupati dari PDI Perjuangan," sambungnya

"Secara angka angka dan kesiapan peluangnya sangat besar, berdua saja (Golkar-PDIP) cukup untuk mengusung, apalagi kalau nantinya semakin banyak partai yang bergabung juga semakin baik," sambung aktivis 98 ini.

Lebih jauh, Anggota DPR Dapil Jabar 5 ini mengungkapkan, pembicaraan antar DPP bukan cuma kabupaten bogor tapi juga meliputi potensi kerja sama dengan partai Golkar di beberapa daerah lainnya. Sehingga, pertemuan ini penting untuk dilakukan.

"Tadi selain saya ada Ketua DPP PDIP Pak Sukur Nababan dan Ketua DPP PDIP mbak Ribka Tjiptaning selaku pengampu wilayah Jawa Barat dan Banten, juga Sekjend PDI Perjuangan pak Hasto Kristiyanto yang ikut menemui Pak Jaro Ade dan Musyafaur Rahman," tutupnya.

Tim/Red

Pj Gubernur Agus Fatoni Optimis Penyelenggaraan PON XXI 2024 akan Sukses

Medan.angkaranews. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni optimis penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 berjalan sukses. Hal itu disampaikannya pada Dialog Forum Merdeka Barat 9, dalam rangka PON XXI Aceh-Sumut, di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurut Fatoni, kegiatan PON merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi Provinsi Sumut sebagai tuan rumah untuk menyukseskan penyelenggaraan spektakuler tersebut. Dia menyampaikan sejumlah persiapan yang dilakukan sejak tiba di Provinsi Sumut sebagai Pj Gubernur.

Pertama, dia meninjau Venue PON 2024 di Sport Centre, Desa Sena, Kabupaten Deliserdang. Saat ini progres pembangunan venue sudah mencapai 80% sementara itu terkait venue yang direhab, saat ini rata-rata sudah selesai sedangkan hal-hal lainnya masih terus dikebut. 

“Insya Allah, pertengahan Agustus sudah rampung,” kata Fatoni.

Kemudian, Fatoni juga melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut. Dirinya turut melibatkan Forkopimda dan para Bupati/Walikota masuk ke dalam Tim Panitia Besar (PB) PON. 

Bahkan, Bupati/Walikota sebagai Ketua PB PON di wilayah masing-masing. Dirinya juga meminta Bupati/Walikota untuk menyiapkan sarana prasarana di sekitar venue, mulai dari transportasi, telekomunikasi, rumah sakit hingga kelistrikan.

"Selain sosialisasi, masing-masing kepala daerah cek sarana prasarana, venuenya disiapkan. Siapkan juga transportasi, telekomuikasinya, PLN di cek. Rumah sakitnya dipersiapkan, posko kesehatan dan hotel penginapan dan pendukung sarana prasarana," jelas Fatoni.

Fatoni juga meminta, agar sosialisasi secara masif di media sosial hingga ke tingkat desa, dengan memasang baliho, stiker, poster, hingga ke tingkat desa, khususnya di 10 kabupaten/kota yang menjadi lokasi pelaksanaan PON di Provinsi Sumut terus digencarkan.

“Maka sekarang semua harus melakukan kerja cepat dan terukur, kita harus cepat namun sesuai dengan peraturan perundang undangan. Untuk UMKM, khususnya kriya atau kerajinan maupun oleh-oleh khas Sumut yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Menurutnya, melalui penyelenggaraan PON menjadi kesempatan untuk mengenalkan Sumut pada para tamu dari daerah lain. Oleh karena itu, kesuksesan pelaksanaan PON XXI menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

“Jadi ini (PON) tanggung jawab kita bersama untuk menyukseskan PON, karena Sumut dapat kehormatan jadi tuan rumah PON yang sudah lama sekali kita inginkan, Sumut jadi tuan rumah PON tahun 1953,” ucapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas Sitorus mengatakan upaya lain dalam menyukseskan penyelenggaran PON XXI 2024 Sumut-Aceh yakni melalui promosi, seperti branding mobil, spanduk, baliho, bahkan kegiatan wajib bernuansa PON. Hal ini bertujuan guna memperluas sosialisasi PON 2024 ke masyarakat, dengan begitu diharapkan rasa kebanggaan sebagai tuan rumah muncul di masyarakat. 

"Promosi dilakukan secara massif. Caranya bisa disebarkan ke keluarga, staff, UPT, BUMD, membuat stiker, bendera-bendera, branding mobil, agar masyarakat tahu dan bangga kita tuan rumah PON 2024," kata Ilyas. 

(Rizky Zulianda)

Belasan Triliun Rupiah Uang Negara Raib di Tangan Mafia TanahMasyarakat Penggugat Lahan Kebun Penara PTPN 2 Gunakan Surat / Bukti Palsu Dimenangkan Hakim Mahkamah Agung

Tanjung Morawa.angkaranews. Meski terbukti menggunakan surat / bukti palsu, sesuai putusan kasasi di Mahkamah Agung terhadap Murachman, salah satu tokoh penggugat areal HGU 62 kebun Penara, namun di gugatan perdata, Mahkamah Agung tetap memenangkan gugatan warga yang diduga dibekingi oleh Mafia Tanah. Peninjauan Kembali atau PK yang kembali diajukan PTPN 2 kembali ditolak.

Putusan Mahkamah Agung ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat merugikan PTPN 2 selaku perusahaan perkebunan negara. Sebab sejak awal gugatan perdata atas lahan HGU aktif No.62 kebun Penara tersebut bukan murni bersumber dari keinginan kelompok warga, namun ditunggangi oleh oknum yang ditenggarai sebagai mafia tanah di Sumatera Utara. Hal ini bisa dibuktikan dari penjelasan sebagian para penggugat yang tidak mengetahui telah mengajukan gugatan kepada PTPN 2 dan tidak memiliki / menguasai lahan kebun Penara, sehingga gugatan masyarakat tersebut terkesan direkayasa. 

Surat / Bukti yang digunakan oleh masyarakat dalam mengajukan gugatan perdata dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dinyatakan Palsu berupa Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah / Ladang (SKTPPTSL) yang diterbitkan dan tertanggal 20 Desember 1953, sebanyak 232 lembar.

Peran mafia tanah dalam kasus ini sangat terang benderang, diungkapkan sejumlah warga yang namanya tercatat sebagai penggugat ketika memberikan keterangan dalam kasus dugaan pemalsuan data atas nama tersangka Murachman di PN Lubuk Pakam.

Sejumlah warga yang menjadi saksi membenarkan bahwa data-data mereka telah diganti / dipalsukan oleh Murachman agar sesuai dengan lembar SKTPPTSL yang menjadi dasar gugatan. Mereka pun mengakui ada oknum yang memberikan mereka imbalan uang, dan janji akan mendapatkan lahan seluas 2 hektar per orang atau uang kontan Rp.1,5 Milyar, jika gugatan terhadap PTPN 2 bisa dimenangkan.

Namun janji yang disebutkan itu tidak pernah direalisasikan sampai akhirnya sebagian warga membongkar sendiri kebusukan di balik gugatan terhadap areal HGU aktif No.62 kebun Penara yang luas seluruhnya mencapai 533 hektar itu. 

Seperti diketahui lahan kebun Penara sejak dinasionalisasi oleh negara Republik Indonesia dari perusahaan Belanda tetap dikuasai dan diusahai/dikelola oleh PTPN dan tidak pernah masyarakat penggugat atau orangtuanya menguasai lahan kebun Penara, sehingga sangat aneh dan janggal jika saat ini masyarakat mengklaim tanah tersebut milik masyarakat.

Suprayitno, salah seorang pentolan penggugat dalam kelompok Rokani Cs, dengan terbuka menyebutkan adanya pemalsuan data-data itu. Bahkan dengan tegas ia mengaku menerima hingga Rp.2 Milyar secara bertahap dari oknum AS yang selalu ditemuinya di sebuah kantor notaris di Tanjung Morawa. 

Menurut Suprayitno, SKTPPTSL yang dinyatakan palsu seluruhnya sudah diserahkan kepada oknum AS yang disebut sebagai pemodal mereka. AS sendiri sempat diperiksa di Polda Sumatera Utara, namun oknum pengusaha asal Pantai Labu yang kini bermukim di Jakarta ini, tidak pernah bisa dihadirkan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum dari Kejari Deli Serdang. Itu sebabnya di tingkat PN Lubuk Pakam, Murachman sempat divonis bebas, namun dihukum 2 tahun di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Ditolaknya PK kedua PTPN 2 oleh Mahkamah Agung cukup mengejutkan. Sebab bukti / surat penggugat sudah dinyatakan palsu dan pelaku sudah dihukum 2 tahun penjara. Jika putusan ini terlaksana dan pengadilan melakukan eksekusi atas lahan kebun Penara maka negara dirugikan belasan triliun rupiah. 

Secara fisik saja, nilai lahan areal seluas 464 hektar di pinggir bandara Kuala Namu Kecamatan Tanjung Morawa itu, saat ini sudah mencapai belasan Triliun. Ini belum termasuk kerugian tanaman kelapa sawit yang sedang berproduksi.

"Ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi PTPN 2, dan kami akan terus berupaya untuk mengambil langkah-langkah perlawanan," ujar SEVP Aset PTPN 2 (sekarang PTPN 1 Regional 1) Ganda Wiatmaja saat diminta komentarnya tentang putusan terbaru dari Mahkamah Agung ini. 

Sumber(Tim/RI-1)

dr. Wahyu Dirut RSUD Batubara, Mendapat Apresiasi dari Solidaritas Wartawan Sumut dan Tokoh Pemuda

Batubara, angkaranews. Solidaritas Wartawan Sumut (SWS) dan tokoh pemuda Batubara memberikan apresiasi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Bara dr. Wahyu.

Pasalnya ia sudah bekerja maksimal dalam mewujudkan pelayanan dan pemenuhan hak-hak pasien rumah sakit, terkhusus dimasa Covid-19 yang lalu. Hal ini dikatakan oleh Ketua Solidaritas Wartawan Sumut Bung Joe Sidjabat melalui Tokoh Pemuda Batubara Achik Olan kepada wartawan, pada Senin.(29/07/2024)

Dijelaskan Achik Olan secara objektif, "kita harus memberikan penilaian terhadap kinerja pejabat Pemkab Batu Bara, jika masih tergolong baik, tokoh pemuda dan Solidaritas Wartawan Sumut siap memberikan apresiasi tanpa embel-embel ini itu, namun jika buruk kita juga siap menyampaikan kritikan dalam pemberitaan yang sifatnya untuk membangun dan terkonfirmasi", ujarnya.

Terkait pelayanan sambung Bung Joe, menciptakan iklim positif di antara pegawai dan staf RSUD Batubara. Ini memotivasi semua orang untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka, dan juga menciptakan semangat persaingan sehat yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat dibawah kepemimpinan dr.Wahyu dan tetap di bawah pengawasan Dinas Terkait.

Kemudian, tokoh pemuda Achik Olan kembali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RSUD Batu Bara dalam hal penanganan Covid-19 sehingga Kabupaten Batu Bara dapat kondusif dan mampu melewatinya masa mencekam itu secara baik. 

"Terkait penanganan Covid-19 lalu, Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas fasilitas dan pelayanan kepada pasien yang diberikan sehingga korban Covid-19 di Kabupaten Batu Bara nyaris tidak terdengar di Batu Bara, dengan maksimalnya fasilitas vaksin", paparnya.

Direktur RSUD Batubara dan seluruh tim menerima apresiasi atas pelayanan yang baik dan inklusif ini. Ditambah dengan kunjungan tim awak media sebelumnya kepada para pasien dalam menegaskan komitmen RSUD Batubara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Bung Joe yang juga dikenal masyarakat Sumatera Utara dimana selama ini sangat getol memperhatikan terkait pelayanan kesehatan di segala sektor, sangat mengapresiasi atas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberikan Direktur RSUD selama ini kepada para awak media, sehingga para awak media mengetahui informasi terkait perkembangan fasilitasi RSUD Batu Bara terkini.

Sumber (Red/Tim)

Aktivis Bener Meriah, Meminta Dewan Kehormatan Jangan Main Mata terkait Proses Dugaan Perselingkuhan Oknum Dewan

Redelong: Angkaranews. Sebelumnya pada tanggal 25/ 07/2024 yang lalu LSM garis merah  meminta audensi kepada ketua DPRK bener meriah, 

kemudian   udiensi tersebut  dengan kesepakatan bersama  di tunda  akan dilanjutkan pada Senin, 29 Juli 2024 .

Dengan alasan Ketua DPRK M  Saleh, anggota dewan lainnya sedang berada diluar kota.

Hari ini tanggal 29/07/2024 ketua LSM garis merah bersama beberapa aktipis kembali datangi gedung DPRK bener meriah terkait prihal dugaan perselingkuhan oknum anggota DPR,

Menanggapi hal ter yudi Gayo salah seorang aktivis bener meriah minta badan kehormatan dewan netral dalam menangani terkait piralnya berita dugaan hubungan hangat anggota dewan bener meriah dengan pegawai RSUD muyang kute.

Yudi Gayo berpesan kami paham yang memeriksa  adalah jeruk dan yang di periksa juga jeruk, jadi kami meminta agar netral, sehingga tidak terlalu manis dalam proses nya.

Kami menunggu  penjelasan dari badan kehormatan DPRK bener meriah.

Adapun balasan dari BKD badan kehormatan DPRK Bener meriah 

BKD akan memanggil oknum DPRK untuk memberikan penjelasan dan pembelaan dugaan pelanggaran yang di lakukan

- meminta keterangan pengadu saksi dan pihak pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti bukti lain.

Dalam hal ini perlu kami jelaskan kepada saudara bahwa 

Untuk tindak lanjut permohonan audensi badan kehormatan DPRK 

Perlu melakukan tahapan terlebih dahulu untuk memanggil oknum DPRK yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan mengklarifikasi secara mendalam guna menjalankan tugas tugas 

Badan kehormatan DPRK bener meriah.

SH