Di duga pj bupati bener meriah HAILI YOGA jadi dalang hancurnya situs sejarah kerueng kerueto

Redelong: angkaranews Samsul Bahri 55 kepala dusun Linge antara,kampung simpur kecamatan mesidah kabupaten bener meriah  mengatakan kepada media ini terkait dugaanya keterlibatan hancurnya situs sejarah kerueng Kerto

Pria kelahiran desa bukit toweren kecamatan lut tawar kabupaten Aceh tengah mengatakan bahwasanya pj. bupati haili yoga yang menjadi ketua  tim pengadaan tanah di masa beliau masih menjabat sebagai sekretaris daerah kabupaten bener meriah.

sebelum adanya polemik ia mengatakan  tidak mengetahui adanya kuburan di lokasi tersebut, 

*Sebagai kepala daerah kabupaten Bener meriah ( BUPATI ) hanya diam atau pembiaran*

Di duga surat yang di Layangkan oleh pj Bupati bener meriah 16/08/2023 itu hanyalah pura pura atau sebatas menghilangkan tuduhan keterlibatan pembongkaran makam di waduk keruto.

Samsul Bahri  juga menambahkan bahwa bukan PJ bupati saja yang terlibat tetapi Samsul Bahri menduga adik dari pj Bupati bener meriah hailioga  juga turut ikut serta dalam pembongkaran tersebut 

Pasalnya tiba tiba beredar kabar di dalam salah satu media  bahwasanya adik dari pj.bupati bener meriah, M  di Lantik menjadi wali gayo.

Selesai dari pada itu di kabarkan kembali di dalam beberapa  media dugaan wali siluman yang muncul secara tiba-tiba,

Menyeruaknya hal itu tidak menggugurkan perkejaan dari adat empun balerum di setujui oleh wali Gayo dadakan tersebut untuk membongkar makam/situs sejarah kerueng Kerto 

Kini  pj Bupati bener meriah tersebut akan mencalonkan diri/ menjadi bakal calon  bupati Aceh tengah, dan di gadang gadang mempunyai poling paling kuat/tertinggi.

Melihat dari situs sejarah Gayo yang berada di krung keruto kampung Simpur kecamatan mesidah kabupaten bener meriah, 

Pemkab tidak berhasil (gagal) dalam mempertahankan situs sejarah Gayo yang ada di negeri penghasil kopi tersebut, kala itu di pimpin oleh pj. hailioga 

Pasalnya walaupun sudah di Surati oleh pj.bupati bener meriah kuburan tersebut tetap di bongkar, itulah sebabnya samsul bahri mengatakan surat yang di layangkan hanyalah pormalitas semata. 

Melihat Aceh tengah mempunyai sejarah terbesar gayo yang berada di kampung linge,

Kita ketahui bersama bahwa adanya suatu perusahaan yang akan bergerak di bagian tambang di kampung linge tersebut, 

akankah situs sejarah Linge Gayo akan selamat atau   bernasip sama di kalau nantinya beliau yang memimpin di aceh tengah, dengan situs sejarah yang berada di kerueng keruto  kampung simpur kecamatan mesidah kabupaten bener meriah.

Sementara PJ bupati HAILI yoga belum dapat di minta keterangannya

(Tim angkaranews)

lHMI Ultimatum Polda Aceh dan Pemda: Segera Tuntaskan Dugaan Pencucian Uang di Bank PBRS Gayo atau Hadapi Demonstrasi Besar-besaran

Takengon, angkaranews. Menanggapi kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan manajemen Bank PBRS Gayo, Ketua Umum HMI Cabang Takengon – Bener Meriah, Afdhalal Gifari, lantang mendesak Polda Aceh mempercepat proses penyidikan terhadap kasus tersebut.

Tak hanya itu, Pemda diharap bertanggung jawab penuh atas bobol nya Bank milik Pemda tersebut.

“Kami dari HMI mendesak Polda Aceh untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan pencucian uang di Bank PBRS Gayo,” katanya, Rabu 10 Juli 2024.

“Kasus ini harus diusut tuntas agar keadilan dapat ditegakkan. Pemda juga harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat,” timpalnya.

Menurut nya, langkah cepat dan tegas dari Polda dan Pemda sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan di daerah berhawa sejuk itu.

“Pemda harus menunjukkan keberpihakan mereka kepada masyarakat atau nasabah yang terzolimi, dengan bertindak cepat dan bertanggung jawab dalam menangani masalah ini,” lukasnya.

Ia juga menyoroti peran Penjabat Bupati Aceh Tengah, Ir. T Mirzuan, selaku pemegang saham di BPRS Gayo Perseroda .

“Teuku Mirzuan harus ikut menjelaskan tentang masalah ini karena sampai detik ini belum ada tanggapan apapun terkait kasus BPRS Gayo ini. Jangan hanya diam,” katanya.

Menurut Afdhalal, sebagai pemegang saham, PJ Bupati memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk memberikan klarifikasi dan solusi atas masalah yang menimpa BPRS Gayo.

"Keheningan beliau hanya menambah ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kami berharap beliau segera memberikan penjelasan yang jelas dan konkret,” harapnya.

HMI Cabang Takengon-Bener Meriah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah BPRS Gayo.

“Kami akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak nasabah hingga keadilan benar-benar ditegakkan,” lanjut Afdhalal.

Afdhalal Gifari juga memberikan peringatan keras kepada pihak berwenang.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika Polda Aceh lambat dalam menangani kasus ini, kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Jangan sampai ada permainan kotor dalam proses hukum ini. Kami mengingatkan Pemda agar segera turun tangan, karena jika tidak, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurut dia, kasus tersebut bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan dan integritas. Atas dasar itu, pihak nya tidak akan berhenti sampai kasus tersebut benar-benar tuntas dan pihak yang bersalah dihukum seadil-adilnya.

“HMI siap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Takengon dan Bener Meriah,” demikian Afdhalal.

Sumber HMI

Universitas Batutta Mendapatkan Akreditasi Baik Sekali

Sumatera Utara,angkaranews. Universitas Batutta yang beralamat di jalan sekip,Sei Kambing, Medan Sumatera Utara mendapatkan Akreditasi *Baik Sekali*.

Pemberian ini diserahkan oleh BAN-PT kepada Rektor Universitas Batutta Evri Ekadiansyah S.Kom M.Kom

Perlu diketahui BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional  Perguruan Tinggi merupakan satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi.

Sebelum mendapatkan sertifikat ini,Universitas Batutta pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2024 diaudit oleh pihak BAN-PT.Dari hasil  asesor inilah keluar akreditasi nya yaitu Baik Sekali.Para aksesor itu adalah:Prof.Dr.Herri.SE.MBA dari Universitas Andalas,Prof.Dr.rer.nat.Achmad Benny Mutiara,S.Si.S.kom dari Universitas Gunadarma dan Pro.Dr.Mella Ismelina,F.R,SH,M.Hum dari Universitas Tarumanegara.

Dikutip dari Bab Pendahuluan Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Tujuan dan manfaat akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi kriteria.

Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Arti Nilai Akreditasi Kampus

Dalam penilaian akreditasi menggunakan Insterumen Akreditasi 7 Standar, berikut arti nilai-nilai akreditasi:

Nilai 361 – 400 → A

Nilai 301 – 360 → B

Nilai 200 – 300 → C

Nilai kurang dari 200 → Tidak Terakreditasi

Dari Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019, berikut arti nilai-nilai akreditasi berdasarkan IAPT 3.0 dan IAPS 4.0:

Predikat Unggul didapatkan jika nilai akreditasi lebih dari atau sama dengan 361, dan memenuhi syarat perlu peringkat unggul.

Predikat Baik Sekali didapatkan jika nilai akreditasi lebih dari atau sama dengan 361, tetapi tidak memenuhi syarat perlu peringkat unggul. Predikat Baik Sekali juga bisa didapatkan jika nilai akreditasi lebih dari atau sama dengan 301, dan lebih kecil dari 361, dan memenuhi syarat perlu peringkat baik sekali.

Predikat Baik didapatkan jika nilai akreditasi lebih dari atau sama dengan 301, dan lebih kecil dari 361, tetapi tidak memenuhi syarat perlu peringkat baik sekali. Predikat Baik juga bisa didapatkan jika nilai akreditasi lebih dari atau sama dengan 200, dan lebih kecil dari 301, tanpa syarat perlu peringkat.

Nilai lebih dari atau sama dengan 200, tetapi tidak memenuhi syarat perlu terakreditasi, baik memenuhi atau tidak memenuhi syarat perlu peringkat unggul atau baik sekali, statusnya tetap tidak terakreditasi.

Nilai di bawah 200, baik memenuhi atau tidak memenuhi syarat perlu terakreditasi, statusnya tetap tidak terakreditasi. 

(Rizky Zulianda)

Mendagri Apresiasi Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, Tuntaskan Dana Pilkada

Medan. Angkaranews. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni kembali mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Menurutnya, Fatoni telah mampu menuntaskan persoalan dana dan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100% terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.

“Ini Pak Pj Gubernurnya (Fatoni) hebat, untuk KPU beres, Bawaslu beres, untuk TNI beres, Polri juga beres, tepuk tangan untuk ini,” kata Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Regale Internasional Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

Sebagaimana diketahui, Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah tersebut, antara lain kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 223 miliar, Polri Rp 49 miliar dan TNI sebesar Rp 22 miliar. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut juga secara keseluruhan telah merealisasikan NPHD.

Mendagri mengatakan, tugas pemerintah khususnya pemerintah daerah (Pemda) dalam Pilkada serentak adalah menyiapkan anggaran, agar Pilkada serentak terlaksana dengan sukses. Selain itu, Pemda juga diminta untuk membantu fasilitasi keperluan lainnya seperti gudang, kantor ataupun distribusi logistik.

Kemudian, Mendagri menyebut bahwa Provinsi Sumut merupakan wilayah dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Dirinya juga meminta Pemerintah Daerah setempat untuk terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan Pemprov Sumut siap menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Dirinya memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah merealisasikan 100% dana hibah untuk pesta demokrasi tersebut.

"Tentu kami siap mendukung pelaksanaan Pilkada untuk sama-sama menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita," kata Fatoni.

Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. 

(Rizky Zulianda)