LSM BARAK Indonesia Siap Gelar Aksi Moral Jika Tuntutannya Tidak Ditanggapi

Bogor, AngkaraNews.com -  Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Indonesia ( LSM BARAK ) Marcab Kabupaten Bogor mendatangi kantor Bupati Bogor.

Kedatangan LSM BARAK tersebut bertujuan menemui Pj Bupati guna melaporkan 10 desa di wilayah Bogor Barat terkait program ketahanan pangan dari Dana Desa tahun anggaran 2022 dan 2023. Jumat 9/08/2024.

"Pada hari ini laporan kami telah diterima oleh Pj Bupati Bogor dan Setda, lalu  Beliau mengarahkan kita ke DPMD dan inspektorat," ujar ketua LSM BARAK Marcab Kabupaten Bogor Zulfa Rahmania kepada Awak Media

Atas Arahan Pj Bupati Bogor, Ia bersama Tim bergegas mendatangi kantor Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ).

"Pada hari ini Kepala Dinas sedang tidak berada di kantor, jam 8 hari senin nanti kami akan datang kembali untuk menemui Kadis DPMD, dan jam 10 nya kami akan ke kantor inspektorat untuk melaporkan kejanggalan program ketahanan pangan. Jika memang laporan kami nantinya tidak ditanggapi, maka kami akan melakukan AKSI MORAL diwilayah kabupaten bogor." Tegasnya.

Sebelum nya telah di beritakan,

Pemerintah mengucurkan anggaran sebanyak 20% untuk program ketahanan pangan dari Dana Desa (DD) yang bertujuan meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Hal tersebut mendapat  banyak Sorotan dari berbagai pihak, salah satunya dari LSM BARAK Indonesia Marcab Kab. Bogor.

Berdasarkan hasil investigasi Team LSM BARAK Indonesia Marcab Kab. Bogor di desa-desa khususnya wilayah Kabupaten Bogor, ditemukan program tersebut tidak berjalan.

Zulfa Rahmania ketua LSM BARAK Marcab kabupaten Bogor kepada wartawan mengatakan bahwa Anggaran yang di kucurkan Pemerintah tidak main-main cukup besar untuk setiap Desa.

"Dengan ini kami LSM Barak Indonesia Marcab kabupaten Bogor sedang mengumpulkan data desa-desa yang diduga menyelewengkan anggaran ketahanan pangan, jika sudah mencapai 20 lebih data desa, maka kami akan melaporkan hasil temuan kami ke DPMD Propinsi Jawa Barat dan meminta agar dihapuskan anggaran ketahanan pangan di kabupaten Bogor karena sangat rentan terjadinya celah Korupsi disetiap tahunnya," ujar Zulfa Rahmania. Selasa 30/07/2024.

Ia mengaku miris dengan Program Ketahanan Pangan di kabupten Bogor  yang tidak berjalan dan bahkan ada yang diduga fiktif. 

"Anggaran yang di kucurkan pemerintah tidak main-main cukup besar setiap desanya bahkan sampai di angka 500 juta lebih untuk ketahanan pangan. Tapi setelah kami kroscek kelapangan jauh dari anggaran yang di kucurkan." ungkapnya.

(Hendrik Hidayat)