Bogor, Angkaranews.com - Pemerintah mengucurkan anggaran sebanyak 20% untuk program ketahanan pangan dari Dana Desa (DD) yang bertujuan meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
Hal tersebut mendapat banyak Sorotan dari berbagai pihak, salah satunya dari LSM BARAK Indonesia Marcab Kab. Bogor.
Berdasarkan hasil investigasi Team LSM BARAK Indonesia Marcab Kab. Bogor di desa-desa khususnya wilayah Kabupaten Bogor, ditemukan program tersebut tidak berjalan.
Zulfa Rahmania ketua LSM BARAK Marcab kabupaten Bogor kepada wartawan mengatakan bahwa Anggaran yang di kucurkan Pemerintah tidak main-main cukup besar untuk setiap Desa.
"Dengan ini kami LSM Barak Indonesia Marcab kabupaten Bogor sedang mengumpulkan data desa-desa yang diduga menyelewengkan anggaran ketahanan pangan, jika sudah mencapai 20 lebih data desa, maka kami akan melaporkan hasil temuan kami ke DPMD Propinsi Jawa Barat dan meminta agar dihapuskan anggaran ketahanan pangan di kabupaten Bogor karena sangat rentan terjadinya celah Korupsi disetiap tahunnya," ujar Zulfa Rahmania. Selasa 30/07/2024.
Ia mengaku miris dengan Program Ketahanan Pangan di kabupten Bogor yang tidak berjalan dan bahkan ada yang diduga fiktif.
"Anggaran yang di kucurkan pemerintah tidak main-main cukup besar setiap desanya bahkan sampai di angka 500 juta lebih untuk ketahanan pangan. Tapi setelah kami kroscek kelapangan jauh dari anggaran yang di kucurkan." ungkapnya.
(Hendrik Hidayat)
No comments
Post a Comment