Skandal Hutang Rp80,4 Miliar: HMI nilai Mirzuan tak punya malu

Aceh tengah, angkaranews. Formatur/Ketua Umum HMI Cabang Takengon-Bener Meriah, Afdhalal Gifari, menilai Pj Bupati Aceh Tengah, T Mirzuan tak punya malu, menyusul daerah tersebut memiliki hutang yang mencapai Rp. 80,4 M lebih.

“Ini namanya tak punya malu, kita lihat kebiasaan Pj Bupati selama ini, hanya hadir di acara seremonial saja, soal hutang Mirzuan tak punya inovasi dan kreativitas, sama saja seperti menghamburkan uang,” kata Afdal, lewat keterangan tertulisnya, Kamis 27 Juni 2024.

Ia mendesak, Pj Bupati segera menyelesaikan persoalan hutang ini. Dirinya mengkritik, Pemkab Aceh Tengah yang lebih suka menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang tidak penting di luar daerah.

“Seperti Pj Bupati, yang selalu keluar daerah, berapa biaya yang dihabiskan, kenapa tidak hutangnya dulu diselesaikan,” tanyanya.

“Hentikan kegiatan yang menghambur-hamburkan uang, prioritaskan pembayaran hutang dan kegiatan yang bermanfaat bagi Aceh Tengah,” tegasnya.

Masalah inflasi juga menjadi perhatian Afdal. Hal itu menjadi indikator lain, dari kegagalan Murzuan memimpin Aceh Tengah.

“Masyarakat kini menjerit, harga-harga kebutuhan pokok naik. Mirzuan harus segera angkat kaki dari bumi Gayo, karena memang tak sanggup menjadi pemimpin,” tegasnya.

HMI kata dia, tak akan tinggal diam terhadap persoalan di Aceh Tengah. Pihaknya, akan melakukan aksi, untuk memastikan masalah utang dan inflasi ini, ditangani oleh Pj Bupati.

“Jika tidak, daerah ini ada kemungkinan akan kolaps, terlebih anggaran daerah di tahun 2024 ini, juga diperkirakan tak akan cukup. Dan masihkan Mirzuan bersantai dengan terus-terusan pergi ke luar daerah,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, laporan Pj Bupati Aceh Tengah, T Mirzuan, dalam rapat paripurna DPRK Aceh Tengah 26 Juni 2024 seperti dilansir beberapa media, Kamis (26/6/2026) bahwa “hutang Aceh Tengah di tahun 2023 lalu mencapai Rp80,4 Miliar lebih.” Angka itu berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Aceh atas LKPD 2023.

Hutang itu berupa hutang belanja kepada SKPK dan pihak ketiga sebesar Rp31,6 Miliar lebih. Hutang iuran BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp4,7 Miliar lebih. Dan, hutang BLUD RSUD Datu Beru Takengon mencapai Rp44 Miliar lebih.

HMI