Bogor.angkaranews. Sekitar pukul 15.00 Wib yang berlokasi di Seketriat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya JL Mayor Oking Kota Bogor sabtu(3/02/2024)
PWRI DPC Bogor Bersama Insan Pers dan Aktivis Diskusi Terkait Evaluasi Tidak Jelasnya BUMD PT SAYAGA acara tersebut langsung di hadiri oleh ketua PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat S.H.,M.Kn, Pembina H Rizkan Sahpudin, Adi Wijaya.SPd PWRI Korwil Bogor, Ketua OKK M Yusuf, Asep Bunhori, S.IP, aktivis Ahmad Rohani A.md, Sujay, Toha dan beberapa peserta lainya.
Banyak hal yang dibahas dalam acara tersebut dan diantaranya yang menjadi sorotan utama adalah kinerja pejabat publik yaitu Direksi BUMD PT SAYAGA, utamanya terkait aset-aset Pemda terutama Gedung Hotel Sayaga yang sampai kini masih mangkrak belum beroperasi.
Rizkan Sahfudin menyikapi masalah yang terjadi di Kabupaten Bogor saat ini, disamping aset-aset Pemda yang mangkrak juga keberadaannya harus diketahui oleh masyarakat (publik), dan yang tak kalah penting tentang masalah evaluasi BUMD yang harus transfaran dan sejauh mana progres hasil evaluasi yang diketuai oleh Sekda Kab Bogor? Jika tidak ada progres yang signifikan sebaiknya Pj Bupati segera bentuk Tim Investigasi Independen.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Ahmad Rohani Aktivis Pergerakan Bogor Raya, mengapresiasi giat diskusi positif yang di prakarsai Organisasi PWRI sebagai fungsi kontrol sosial.
Agar tercipta masukan yang positif sehingga keberlangsungan pembangunan di Pemda kab Bogor dari yang bobrok bisa baik, maka kedepannya diperlukan akses Komunikasi dengan PJ Bupati Bogor.
Tentunya Hal ini sebagai landasan masukan kinerja sehingga bisa tercipta dengan baik,”tuturnya
Ahmad rohani menambahkan “ Dengan Di Adakannya Forum Diskusi PWRI yang sudah sering dilaksanakan, hal ini tentunya sangat luar biasa karena organisasi Pers merupakan kontrol sosial yang memberikan saran saran Positif Untuk Terlaksananya pembangunan Yang Amanah.
Makanya perlu akses ruang komunikasi dengan PJ Bupati Bogor sehingga Pelaksanan program kerja yang logis untuk pembangunan kabupaten Bogor bisa tersampaikan,”jelasnya.
Lebih lanjut Sujai menambahkan” Bahwa
Pembangunan Rest Area Gunung Mas di Cisarua, Puncak Bogor sampai saat ini tak kunjung Ramai.
Lahan perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII seluas 7 hektare yang sudah dibuka kini masih sepi masih banyak Tenant kosong baru 30% yang beroperasi.
Padahal pembangunan rest area ini adalah juga untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terkena penertiban atas rencana pelebaran Jalur Puncak.tapi pedagang kaki lima sampai saat ini tambah menjamur d sepanjang jalan Res Area Gunung Mas dan kelihatan Kumuh . yang pengelolaanya tidak jelas , Sujai menilai pembangunan sudah berdiri namun miskin program dan miskin konsep-konsep yang tidak punya nilai tambah untuk Para Wisatawan. jadilah rest area gunung mas tidak berjalan,”tambahnya
“Saya berharap PJ Bupati Bogor mengambil sikap terkait Mangkraknya rest area gunungmas tanpa program-program yang jelas seharusnya bisa jalan asal mau bersenergi dan kerjasama,”
Sebagaimana diketahui bahwa, pembangunan rest area ini melibatkan PTPN VIII, Pemkab Bogor dan PUPR Pusat yang dicanangkan sejak masa pemerintahan Bupati Nurhayanti.pungkasnya.
Senada dengan peserta diskusi lainnya Humas PWRI Asep Bunhori, S.IP, terkait PT SAYAGA Wisata, sebaiknya dileburkan menjadi Dinas Pariwisata, atau dibubarkan agar efisien dan efektif dibawah dinas Pariwisata, tidak ada manfaatnya yg ada menghabiskan Uang Rakyat Kabupaten Bogor, bagaimana dengan legalitas nya apakah saat ini sudah mengikuti aturan KBLI 2020. dan apa urgensinya perpanjangan masa Jabatan Direksi ?,”ungkapnya.
Redaksi/Humas PWRI
No comments
Post a Comment