Warga Penggarap Kampung Simpur Memohon Keadian Kepada Hakim di Pengadilan Negri Bener Meriah

BM.aceh. angkaranews. Kepala dusun (kadus)   lingge antara kampung Simpur, Mesidah, Samsul Bahri  di waduk keureuto mengatakan, susah nya mencari keadilan kepada pemerintah bener meriah sangat kami rasakan, katanya kepada angkaranews

Mengatakan lagi"kami sebagai rakyat sudah susah dan bertambah susah, karena beban ekonomi kami pas Pasan seharus nya pemerintah bener meriah berpikir yang jernih jangan pajak dipungut aja untuk mengaji kalian tapi hak rakyat tidak kalian peduli pemerintah macam apa kalian ini, tanah garapan kami belum dibebaskan dan Tanpa ada ganti rugi tanah sudah di hancurkan sama pihak PT berantas abipraya beserta PT lain nya" paparnya

Selanjutnya "yang mana hasil perut bumi kami diambil berupa batu batu yang ada di jual kenegara dengan alasan PSN selain itu pohon durian kami di tebang dan pohon manggis di jual juga, yang mana bekerja sama dengan cukong ILEGALLOGING dari oknum masyarakat Blang Pante"

"Kami sebagai penggarap di kampung Simpur merasakan matinya keadilan pemerintah bener meriah, karena tanah garapan kami sekarang sudah 80%  hancur berantakan dan batu yang di keruk lebih puluhan ribu ton yang sudah diambil, padahal dia (bupati) mengetahui tanah garap itu setiap tahun membayar pajak dan bwss1 Aceh mengetahui juga bahwa beberapa tahun yang lalu telah menerima sporadik tanah garap itu dari kami 

namun anehnya yang mendapat keuntungan adalah oknum bajingan atau para  perampok dengan mengatas namakan proyek strategis nasional" pungkasnya

Dan selanjutnya mengatakan" kami meminta kepada pengadilan bener meriah agar menghentikan aktivitas kegiatan yang sesuai di janjikan hakim mediator pada tanggal 14 desember 2023 yang lalu dan hakim mengatakan kalau mediasi ini tidak ada niat baik pemerintah, maka aktivitas di kampung Simpur di berhentikan sampai ada keputusan ketentuan hukum diputuskan majelis hakim dan kami tanggal 25 Januari 2024 ini akan ikut sidang lagi maka dengan ini kami memohon majelis hakim untuk segera di hentikan aktivitas bekerja di tanah garapan kami" harapnya

Irwansyah