MEDAN, angkaranews. Pengurus DPW IMO (Ikatan Media Online) Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 resmi dilantik di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Jl. Pangeran Diponegoro no.30 Kotamadya Medan, pada Kamis pagi sekira pukul 08.00 s/d Selesai.(07/12/2023)
Pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Ketua Umum DPP IMO Pusat Yakub Ismail S.E. M.M., yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP IMO Indonesia Bapak Safrul Daulay S.H. M.M. CCPS, dan Wakil Sekretaris Jenderal Hironimo Bonase kepada Ketua DPW IMO Sumut yang baru saja dilantik H.A. Nuar Erde, Sekretaris Fajar Trihatya S.E., Bendahara Yuni D. Piliang Amd. S.H., beserta Jajaran Pengurus dan Anggota lainnya, disaksikan langsung oleh Dewan Pembina DPW IMO Sumut Handoko Hardjono (Channel88), Dirut PDAM Tirtanadi Sumut Bapak Kabir Bedi serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Dr. Ilyas S. Sitorus.
Ketua DPW IMO Sumut H.A. Nuar Erde, mengucapkan rasa terima kasih kepada para rekan-rekan seperjuangan di IMO Sumut.
“Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan keluarga di IMO Sumut yang hingga saat ini mempercayai saya menahkodai perahu besar IMO Sumut", katanya.
Ia juga menyampaikan terima kasih Kepada stakeholder yang telah berkontribusi mensukseskan acara. “Semoga kemitraan dengan stakeholder terkait yang selama ini terjalin baik terus berkesinambungan", pungkasnya.
Ia pun berharap, IMO Sumut dapat terus eksis memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat lewat pemberitaan yang mengedepankan kerja-kerja jurnalistik secara proporsional.
“Dalam waktu dekat kita juga akan menghadapi tahun politik Pilpres, Pileg dan Pilkada di Tahun 2024 tentunya tidak terlepas nantinya ada perkara hukum dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu)", ungkapnya.
Di sela-sela acara Pelantikan IMO Provinsi Sumatera Utara, Koordinator Liputan Nasional Media Online Suaraglobal.id Bung Joe Sidjabat yang sekaligus sebagai Pengurus Biro Hukum dan Advokasi DPW IMO Sumut mengingatkan sejak 28 November yang lalu hingga 10 Februari 2024 adalah masa kampanye dan kepada para elite politik untuk senantiasa bersikap dewasa, santun, dan toleran dalam menghadapi Pemilu 2024.
Guna untuk menghindari sikap dan perilaku yang dapat merusak demokrasi seperti golput, money politics, politik identitas, politik dinasti, ujaran kebencian, provokasi dan jangan coba coba untuk berlaku curang karena Dalam pandangan di seluruh Elemen masyarakat, sepanjang KPU dengan tegak bersikap Adil, terutama tidak disetir oleh pihak pihak lain, selama itu pula Persatuan dan kesatuan akan tetap terawat dengan baik.
"Mari kita lakukan kampanye secara damai, sehat, dan beradab, tanpa menjelek-jelekkan atau penyerangan calon lain. Mari kita hormati hak dan pilihan orang lain, tanpa memaksakan pilihan kita. Saya yakin dan percaya, bahwa kita semua memiliki niat dan harapan yang baik untuk bangsa dan negara. Marilah kita bergandengan tangan, Bersatu padu, dan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi kita, jaga persatuan dan kesatuan. Apalah arti kemenangan kalau kemudian bangsa ini terpecah belah", ujar Aktivis Media berdarah Batak Toba ini dalam keterangannya.
Lanjut dalam Orasinya DR. Sakhyan Asmara MSP, juga menyebutkan Pemilu 2024 harus dijadikan momentum untuk menunjukkan komitmen terhadap demokrasi. Pemilu 2024 merupakan kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dan integritas sebagai warga negara, dengan menggunakan hak pilih secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab.
"Tentunya tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan perdamaian bangsa dan negara dalam proses demokrasi yang berlangsung agar berjalan dengan baik dan sukses", lanjutnya.
Kemudian ia menerangkan bahwa Pemilu adalah cerminan dari implementasi demokrasi bukan sekadar persoalan menang atau kalah, tetapi tentang upaya merawat tenun kebangsaan yang telah dirajut selama 78 tahun sejak Indonesia Merdeka.
Maka dari itu, baik dalam pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, upaya untuk menjalani proses politik yang demokratis, tanpa mengumbar sentimen SARA ataupun menebar pesan-pesan kebencian akan menjadi kunci terjaganya marwah demokrasi.
"Dalam demokrasi kita mengharapkan partisipasi bukan sebatas mobilisasi Tetapi bagaimana partisipasi itu terwujud jika publik secara kolektif tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting pada berbagai level. Politik jangan menjadi semacam proses 'BELI PUTUS', di mana setelah pemilu berakhir, berakhir pula hubungan antara konstituen yang memilih dengan wakil rakyat yang dipilih", ujarnya lagi.
Kita meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bermain api dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Supaya semua proses tahapan Pemilu 2024 terhindar dari praktek kecurangan.
"Kita meminta agar penyelenggara tidak melakukan berbagai kecurangan karena itu akan merugikan bangsa dan negara, penyelenggara harus bersungguh-sungguh memperhatikan ini".
"Tidak bermain api dalam proses penyelenggara demokrasi, supaya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia tetap terjaga dan juga dapat melahirkan Presiden dan wakil Presiden yang Berintegritas", tutup Bung Joe. *(Rizky Zulianda)*
No comments
Post a Comment