Jakarta, angkaranews.com -- Rabu, 30 Agustus 2023 sejumlah massa aksi yang merupakan perwakilan lembaga HMI, PERMAHI, GMM, GPMI dan LIMANUSA mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI untuk menyampaikan orasi.
Bahwa dalam orasi yang disampaikan massa aksi mendesak KPK RI untuk mengusut tuntas mengenai dugaan penyelahgunaan anggaran APBD T.A 2022 dan 2023 yang dilakukan oleh Plh. Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M.
Papua merupakan salah satu wilayah yang diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat.
Seharusnya setelah kasus Lukas Enembe yang sudah berjalan di persidangan, KPK serius untuk memberantas tuntas mengenai penyalahgunaan anggaran negara di Wilayah Papua. Ungkap, Don Syahril Koordinator Aksi.
Kita memiliki temuan informasi sekaligus dugaan yang harus diusut tuntas terkait penyalahgunaan penggunaan anggaran sebanyak 1,5 Triliun pada APBD T.A 2022 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Bahkan Plh. Gubernur Papua Dr. Ridwan Rumasukun sudah diperiksa berkali-kali oleh KPK sebagai saksi. Namun hingga hari ini yang bersangkutan dianggap tidak terlibat sehingga tidak ditetapkan sebagai tersangka. Padahal yang bersangkutan sebagai mantan kepala BPKAD Provinsi Papua, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua.
Bahwa hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi kami, karena Papua merupakan salah satu Provinsi yang diberikan otonomi/anggaran khusus dan bahkan juga diberikan perhatian khusus oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. joko Widodo yang mana anggaran tersebut seharusnya dipergunakan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua bukan untuk pribadi atau golongan tertentu. Pungkasnya
Sumber : WMO
No comments
Post a Comment